DENPASAR — Wacana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali memicu peringatan keras dari legislator asal Pulau Dewata. Anggota Komisi VI DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih (GSL), menilai proyek strategis ini akan menjadi bumerang bagi warga Bali jika lokasinya tetap bertumpuk di kawasan selatan yang sudah padat.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kawasan Sarbagita—yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan—telah melampaui daya dukung lingkungan. Laju pembangunan yang tidak diimbangi infrastruktur dasar memicu persoalan akut mulai dari kemacetan lalu lintas, krisis air tanah, hingga penanganan sampah.
Ancaman Urbanisasi Massal dan Tergerusnya Adat Bali
GSL menyoroti dampak sosial yang lebih dalam dari pemusatan ekonomi di selatan. Ketika lapangan kerja hanya terpusat di Sarbagita, warga dari Buleleng, Karangasem, hingga Jembrana akan terdorong melakukan urbanisasi massal.
Akibatnya, banyak rumah di Bali utara, timur, dan barat yang ditinggalkan kosong. Kondisi ini dinilai mengikis tatanan adat dan budaya yang bergantung pada semangat gotong-royong serta tradisi manyama braya (persaudaraan antarwarga).
“Jangan sampai hal yang baik ini justru menjadi malapetaka bagi masyarakat Bali sendiri akibat kemajuan yang tidak seimbang. Kita harus menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kehidupan warga,” tegas GSL ditemui Minggu (3/8).
Investor Asing Disebut Antre Masuk, Infrastruktur Utara Dinilai Siap
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, GSL mengungkapkan bahwa minat investor asing untuk menanamkan modal di pusat keuangan terpadu sangat tinggi. Investor dari Timur Tengah disebut mencari wilayah yang aman dan stabil, sementara investor Eropa dan Rusia memandang Bali sebagai hub finansial alternatif setara Singapura.
Kekhawatiran mengenai kesiapan sarana di luar kawasan selatan pun dibantah. GSL optimistis infrastruktur jalan di Bali utara, timur, dan barat relatif lebih longgar dibanding selatan yang padat, sehingga siap menampung lalu lintas investasi.
“Kita berharap pembangunan Bali tidak lagi ‘timbang sebelah’, melainkan tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali,” pungkasnya.
Koneksi dengan Rencana Bandara Baru di Bali Utara
GSL menilai keberadaan pusat finansial ini akan semakin strategis jika disinergikan dengan rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara yang ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Keberadaan bandara dinilai akan membuka akses penerbangan langsung bagi investor internasional.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa PFII akan dibangun di kawasan ekonomi khusus (KEK) antara Sanur dan BTID Serangan. Di dua kawasan tersebut memang sudah disiapkan fasilitas penunjang seperti pasar modern dan sekolah internasional, namun GSL menilai nilai investasi tersebut akan tumbuh secara alami tanpa harus membebani selatan Bali.
