SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi peringatan keras kepada jajaran pengurus badan usaha milik daerah (BUMD) yang kinerjanya dinilai belum optimal. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Senin (3/8/2026), ia menegaskan bahwa perusahaan pelat merah tidak boleh lagi berjalan di tempat di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah provinsi.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” ujarnya di hadapan para direksi dan komisaris.
PRPP Jadi Sorotan Utama Evaluasi Pemprov
Berdasarkan hasil evaluasi internal, satu BUMD yang masuk kategori kurang sehat adalah PT PRPP Jawa Tengah. Perusahaan yang dulu identik dengan gelaran pekan raya Jateng Fair ini diminta segera berbenah karena dinilai memiliki aset dan potensi besar yang belum dikelola maksimal.
Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menyebut PRPP memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi ikon baru provinsi, khususnya sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata. Rencana jangka pendeknya, kawasan tersebut bakal disiapkan untuk membangun arena MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Cari Investor Baru untuk Kembangkan PRPP
Pemprov tidak tinggal diam dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Luthfi mengaku telah mengajak manajemen PRPP berdialog untuk mencari akar persoalan sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” tegasnya.
Langkah ini diambil karena kontribusi BUMD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai krusial, terutama saat ruang fiskal pemerintah semakin sempit akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
BUMD Diminta Kelola Perusahaan Secara Profesional
Gubernur menekankan bahwa tata kelola yang profesional menjadi kunci utama agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan justru menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap perusahaan diharapkan mampu membaca peluang pasar dan berinovasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penyertaan modal dari pemerintah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Jateng ingin memastikan seluruh BUMD memiliki peta jalan perbaikan yang jelas. Targetnya, tidak ada lagi perusahaan daerah yang mencatatkan kinerja buruk pada akhir tahun anggaran mendatang.
