SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan peringatan tegas kepada jajaran direksi dan dewan komisaris BUMD yang kinerjanya belum optimal. Mereka diminta menggelar rapat pembenahan khusus di bawah kendali langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng.
"BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Senin.
PRPP Jadi Sorotan: Dari Jateng Fair ke Pusat MICE
Berdasarkan evaluasi Pemprov Jateng, hanya satu BUMD yang masuk kategori berkinerja kurang baik, yakni PT PRPP Jawa Tengah. Perusahaan yang pernah jaya lewat pekan raya Jateng Fair ini dinilai memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.
Mantan Kapolda Jateng itu menilai PRPP bisa dikembangkan menjadi salah satu ikon baru provinsi. Proyeksi ke depan, kawasan tersebut akan dibangun arena MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata.
Investor Baru untuk Pengembangan PRPP
Pemprov Jateng saat ini tengah berupaya mencari investor untuk pengembangan kawasan PRPP. Gubernur mengaku telah mengajak pihak terkait berdiskusi untuk menemukan akar persoalan yang membelit kinerja perusahaan tersebut.
"Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan," ujarnya.
Tekanan Fiskal Jadi Alasan Pembenahan BUMD
Instruksi ini bukan tanpa alasan. Di tengah keterbatasan fiskal, tekanan anggaran, dan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu, BUMD dinilai menjadi instrumen penting untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng.
Gubernur menegaskan BUMD harus memiliki tata kelola yang profesional. Kontribusi mereka terhadap PAD sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
