DENPASAR — Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyebut keberadaan balai banjar dan balai desa sebagai modal sosial yang efektif untuk mempercepat pendataan KK Perlinsos. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin.
Menurut Arya Wibawa, struktur adat dan kemasyarakatan yang kuat di Denpasar memberikan efisiensi tinggi dalam menjangkau warga. Hal ini menjadi pembeda dengan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan puluhan ribu agen untuk melakukan penyisiran dari rumah ke rumah.
"Keunggulan utama Denpasar terletak pada keberadaan balai banjar dan balai desa yang sangat efektif sebagai wadah berkumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan puluhan ribu agen untuk penyisiran rumah ke rumah, struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Realisasi Pendataan Capai 35 Ribu KK dari Target 90 Ribu
Hingga saat ini, realisasi pendataan Perlinsos di Kota Denpasar telah mencapai sekitar 35 ribu KK. Jumlah tersebut setara dengan 60 persen dari target minimal sekitar 90 ribu KK yang ditetapkan pemerintah pusat.
Capaian itu meningkat 21 persen dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, namun Pemkot Denpasar tetap menggenjot pendataan hingga batas akhir yang ditetapkan pada akhir Agustus 2026.
Jadwal Baru dan Monitoring Tiga Kali Sehari
Untuk mempercepat realisasi, rapat menyepakati pembaruan jadwal turun lapangan bagi perbekel, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan. Pemkot Denpasar menargetkan penambahan data 2.000 hingga 2.500 KK setiap hari.
Monitoring perkembangan data dilakukan tiga kali sehari, yakni pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA. Langkah ini memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi dan data yang masuk terus terpantau.
Fokus pada Kelompok Rentan Meski Angka Kemiskinan Rendah
Arya Wibawa menegaskan percepatan pendataan merupakan bagian dari upaya memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Denpasar.
Meski tingkat kemiskinan Kota Denpasar berada pada angka 2,6 persen atau salah satu yang terendah, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap masyarakat rentan. Kelompok desil 5 dan 6 menjadi perhatian khusus agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem melalui berbagai program perlindungan sosial.
Rakor tersebut dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran OPD, camat, perbekel, dan lurah se-Kota Denpasar.
