SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberi peringatan keras kepada jajaran direksi dan dewan komisaris BUMD yang kinerjanya tak sesuai harapan. Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (3/8/2026), ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap entitas yang dinilai membebani fiskal daerah.
Lima institusi masuk daftar evaluasi: PT PRPP, RSUD dr. Rehatta Jepara, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta, dan RSUD Dr. Adhyatma Tugurejo Semarang. "Total ada lima. Satu BUMD dan empat rumah sakit. Ada PT PRPP itu rugi terus. Nek rugi terus nggo opo? (Kalau rugi terus buat apa?)," ujar Luthfi.
PRPP Bakal Dikembangkan dengan Investor Baru
Alih-alih membiarkan PT PRPP terus merugi, Luthfi membuka peluang masuknya investor untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi ikon baru Jawa Tengah. Lahan itu diproyeksikan untuk pembangunan stadion dan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
"Kita sedang mencari investasi untuk itu. Saya langsung tantang direktur utamanya, 'Kamu bisa tidak mengembangkan ini?' Dirutnya menjawab, 'Bisa.' Lalu saya tanya lagi, 'Sanggup tidak?' Dia jawab, 'Sanggup.' Kemudian kepada dewan komisarisnya saya tanya apakah sanggup, dan dijawab sanggup. Kalau sanggup, presentasi ke saya," tuturnya.
Kontribusi BUMD ke PAD Baru 4,5 Persen
Luthfi menyebut kontribusi seluruh BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah baru sekitar 4,5 persen. Ia menilai angka tersebut masih jauh dari harapan, terutama di tengah tekanan fiskal dan pengaruh geopolitik yang membayangi pembangunan wilayah.
"Hari ini, di tengah keterbatasan dan tekanan fiskal dan pengaruh geopolitik, pembangunan wilayah tidak boleh terganggu. Sehingga secara tidak langsung, BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah," imbuhnya.
RS Tekor tapi Kesohor, Kinerja Dievaluasi
Untuk sektor rumah sakit, Luthfi mengumpamakan kondisi keuangan yang tidak sehat dengan pendapatan Rp 94 miliar namun belanja mencapai Rp 96 miliar. "Itu namanya tekor tapi kesohor. Kinerja seperti ini saya evaluasi, tidak bisa dibiarkan. Makanya kinerjanya harus kita evaluasi," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan empat rumah sakit yang dievaluasi tidak dalam kondisi merugi. Persoalannya lebih kepada realisasi pendapatan yang belum memenuhi target. "Empat rumah sakit itu bukan tekor, tapi belum memenuhi target. Realisasinya masih di bawah 50 persen. Semuanya kita lakukan evaluasi untuk kita review dalam rapat," ucapnya.
Rapat Tertutup untuk Cari Akar Masalah
Luthfi menambahkan, evaluasi digelar dalam rapat tertutup agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara tuntas. Ia akan mengadakan rapat tersendiri bersama dewan pengawas di bawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menggali kendala yang terjadi di lapangan.
"Termasuk mengevaluasi rumah sakit dan BUMD mana yang saya tandai dengan garis merah. Ini untuk saya beri peringatan, lalu diadakan rapat tersendiri bersama dewan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda. Tujuannya untuk mencari tahu apa saja kendala yang ada di lapangan," katanya.
