BANTUL — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul memasang target ambisius untuk tahun 2026: setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayahnya harus mengentaskan minimal 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari status kemiskinan. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan.
Kepala Dinsos Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 213 pendamping PKH yang tersebar di seluruh kapanewon. Dengan target per pendamping tersebut, potensi total KPM yang bergraduasi mencapai 5.112 keluarga.
51.139 KPM Aktif Masih Terdata di Triwulan II 2026
Jumlah KPM aktif yang menjadi tanggung jawab para pendamping tercatat sebanyak 51.139 keluarga pada triwulan II 2026. Angka ini menjadi dasar perhitungan proporsional target graduasi yang dibebankan kepada masing-masing pendamping lapangan.
Para pendamping tidak bekerja sendirian. Mereka dibekali instrumen asesmen yang merujuk pada 39 indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai kelayakan sebuah keluarga keluar dari penerima bansos. Indikator tersebut mencakup kondisi pekerjaan, penghasilan bulanan, hingga keadaan fisik rumah.
Indikator Penilaian: dari Pekerjaan hingga Potensi Usaha
Sukrisna menegaskan bahwa penilaian graduasi tidak hanya berpatokan pada data statistik. Faktor potensi usaha yang dimiliki penerima manfaat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan status kelayakan.
"Kalau saat asesmen dia punya usaha seperti berjualan mi ayam, pasti ada penghasilannya itu nanti dicoret, jadi tidak selamanya menjadi orang miskin," ujarnya di Bantul, Senin.
Dengan pendekatan ini, Dinsos Bantul berharap proses graduasi berjalan objektif dan tepat sasaran. Bantuan yang dicabut dari keluarga yang sudah mandiri dapat dialihkan kepada warga lain yang kondisinya lebih membutuhkan.
Kesadaran Mandiri Warga Percepat Pengurangan Penerima Bansos
Selain melalui asesmen teknis, Dinsos Bantul mengapresiasi adanya inisiatif dari masyarakat sendiri. Sebagian warga secara sukarela melaporkan diri untuk dicoret dari daftar penerima bantuan setelah kondisi ekonominya membaik.
"Ada yang dengan kesadaran sendiri merasa kondisi ekonominya sudah membaik, melapor ke kami untuk dicoret dan tidak menerima bantuan lagi," kata Sukrisna.
Fenomena ini dinilai membantu pemerintah daerah mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di Bantul. Dengan kombinasi asesmen ketat dan partisipasi aktif warga, Dinsos optimistis target 2026 dapat tercapai tanpa mengorbankan mereka yang masih membutuhkan intervensi sosial.
