DENPASAR — Rencana pendirian Widyalaya Negeri di Bali memasuki tahap persiapan lahan dan perizinan. Kanwil Kemenag Bali menyiapkan dua lokasi utama, yakni di Kabupaten Jembrana melalui hibah tanah dari pemerintah daerah setempat, serta aset milik Kanwil Kemenag Bali di Kabupaten Gianyar.
Kepala Kanwil Kemenag Bali, Dr. I Gusti Made Sunartha, S.Ag., M.M., menyebut keberadaan satuan pendidikan negeri di bawah Kementerian Agama menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini, Bali belum memiliki satu pun lembaga pendidikan formal umum berciri khas Hindu yang dibiayai langsung oleh pemerintah pusat.
"Ini belum memiliki satu pun pendidikan yang di bawah Kementerian Agama yang dibiayai oleh Kementerian Agama langsung atau di bawah pemerintah atau pendidikan negeri," ujarnya, Senin (3/8/2026).
Dukungan dari Bangli dan Klungkung
Selain Jembrana dan Gianyar, dua daerah lain juga menyatakan minat untuk membangun fasilitas serupa. Bupati Bangli dan Bupati Klungkung disebut telah menyampaikan kesiapan mereka, termasuk untuk wilayah Nusa Penida.
Proposal resmi pembangunan telah diserahkan kepada Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., pada 13 Februari 2026. Langkah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024.
Konsep Sekolah Satu Atap dengan Pasraman
Kemenag Bali merancang Widyalaya Negeri dengan konsep Sekolah Satu Atap yang mencakup jenjang Pratama Widyalaya hingga Uttama Widyalaya. Fasilitas ini akan terintegrasi dengan sistem sekolah berasrama atau pasraman, sehingga siswa dapat tinggal di lingkungan sekolah.
"Siswa juga bisa tinggal di sana, atau boarding school (sekolah berasrama). Ini lah pola yang kita ingin sinergikan, sekolah satu atap dengan pasraman," sebut Dr. I Gusti Made Sunartha.
Penerapan konsep pasraman ditujukan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa di luar jam pembelajaran formal. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal Bali secara berkelanjutan.
"Di sekolah kita berikan dia pengetahuan, baik itu terkait intelektual, keagamaan, sedangkan di pasraman atau di asrama ini kita tingkatkan terkait dengan adatnya, agamanya, seninya dan budayanya. Khususnya di Bali, ini untuk mentransformasi secara formal, bagaimana kelangsungan adat, agama dan seni budaya," imbuhnya.
Modernisasi Teknis, Bukan Dogma Agama
Pihak Kemenag Bali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pendidikan agama yang responsif terhadap perkembangan zaman. Namun, penyesuaian dilakukan pada aspek teknis pelaksanaan dan pengajaran, bukan pada substansi ajaran.
"Bukan agama yang kita modernisasi, tetapi bagaimana teknis, pelaksanaan, penyebaran, pengajaran maupun yang lainnya itu sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Dr. I Gusti Made Sunartha.
Pemda Siapkan Tenaga Pengajar Mapel Umum
Pemerintah daerah setempat menyatakan kesiapannya mendukung penyediaan tenaga pengajar mata pelajaran umum guna mendukung operasional sekolah. Bahkan, di Kabupaten Jembrana, sejumlah tenaga pengajar di Madrasah siap membantu di Widyalaya Negeri nanti.
"Awal tahun 2027 harapan saya Widyalaya Negeri ini bisa beroperasi. Karena selain lokasi, untuk tenaga pengajarnya pun pemerintah daerah siap membantu penyediaan guru mata pelajaran umum. Bahkan di Kabupaten Jembrana, ada tenaga pengajar di Madrasah yang siap membantu di Widyalaya Negeri ini," katanya.
