PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan hak finansial ASN dan PPPK di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikannya merespons isu nasional mengenai ratusan pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Herman Deru mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari bupati maupun wali kota se-Sumsel terkait kesulitan pembayaran gaji pegawai. "Untuk gaji PNS, PPPK sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal itu," ujarnya di Palembang, Senin.
Penghasilan Pegawai Tak Boleh Dipangkas
Orang nomor satu di Sumsel itu menegaskan bahwa keterlambatan atau pengurangan gaji bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hajat hidup keluarga pegawai. Ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas kesejahteraan aparatur.
"Penghasilan pegawai tidak boleh dikurangi ataupun terlambat dibayarkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga," kata Herman Deru.
Menurut dia, kondisi pembayaran gaji yang tetap terjaga di Sumsel bukan karena kemampuan fiskal daerah yang berlebih. Hal itu lebih disebabkan oleh kebijakan awal yang menempatkan belanja pegawai sebagai skala prioritas dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.
Mengapa Persentase Belanja Pegawai Bisa Naik?
Herman Deru juga memberikan klarifikasi terkait isu belanja pegawai yang kerap dianggap melampaui ambang batas 30 persen dari APBD. Ia menilai indikator tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi indikasi pemborosan anggaran di daerah.
Menurutnya, kenaikan persentase belanja pegawai secara otomatis terjadi ketika nilai TKD dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan. "Kalau TKD dipotong, otomatis persentase belanja pegawai menjadi naik. Jadi bukan berarti daerah itu boros, tetapi karena nilai TKD yang menjadi dasar perhitungan berkurang," jelasnya.
Kondisi ini, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel. Alih-alih memusingkan pembayaran gaji, para kepala daerah saat ini justru lebih fokus mencari celah pembiayaan untuk sektor pembangunan infrastruktur.
"Mungkin menjadi perhatian mereka sekarang adalah bagaimana mencari pendanaan untuk infrastruktur. Kalau untuk pembayaran gaji ASN, PPPK maupun honorer, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan kendala kepada saya," tuturnya.
Harapan Agar Kondisi Fiskal Tetap Stabil
Di akhir pernyataannya, Herman Deru berharap kondisi fiskal seluruh pemerintah daerah di Sumsel tetap terkendali. Ia ingin hak-hak pegawai dapat terus dipenuhi tepat waktu sehingga kinerja pelayanan publik tidak terganggu.
"Yang jelas ASN dan PPPK tetap bekerja dengan baik. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita terus terkendali," pungkas Herman Deru.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sekitar 490 pemerintahan daerah diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji PNS serta membiayai kebutuhan operasional minimum. Hal ini menyusul adanya penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
