PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK di 17 kabupaten/kota tidak terganggu meskipun pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Ia mengaku belum menerima laporan kendala pembayaran dari seluruh kepala daerah di provinsinya.
"Hingga saat ini saya belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten maupun kota terkait kendala pembayaran gaji ASN ataupun PPPK. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut," kata Herman Deru di Griya Agung Palembang, Senin (3/8/2026).
Belanja Pegawai Jadi Prioritas Utama APBD
Herman Deru menegaskan kelancaran ini bukan karena kondisi keuangan daerah yang berlebih. Sejak awal, seluruh pemerintah daerah di Sumsel telah diinstruksikan menempatkan belanja pegawai sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bukan karena kami memiliki kemewahan fiskal, tetapi karena sejak awal pembayaran gaji pegawai memang ditempatkan sebagai prioritas," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa gaji merupakan hak pegawai yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup keluarga. Keterlambatan pembayaran, menurutnya, dapat mengganggu konsentrasi kerja dan pelayanan publik.
"Take home pay ASN dan PPPK harus menjadi prioritas. Jangan sampai terlambat, apalagi dikurangi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada penghasilan tersebut," ujarnya.
Rasio Belanja Pegawai Naik Bukan Tanda Pemborosan
Herman Deru juga meluruskan asumsi publik yang kerap menilai tingginya persentase belanja pegawai terhadap APBD sebagai indikator pengelolaan keuangan yang buruk. Menurutnya, penurunan TKD dari pusat otomatis mengerek rasio tersebut meskipun nominal belanja tidak berubah.
"Kalau TKD berkurang, otomatis persentase belanja pegawai terhadap APBD meningkat. Jadi, tidak bisa langsung disimpulkan daerah tersebut boros," jelasnya.
Tantangan Fiskal Justru Terasa di Sektor Infrastruktur
Meski gaji pegawai aman, Herman Deru mengakui pemangkasan TKD memberikan tekanan lebih besar pada pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur di tingkat kabupaten dan kota. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mencari sumber pendapatan lain atau menunda sejumlah proyek fisik.
Kendati demikian, ia berharap kondisi fiskal tetap terkendali sehingga ASN dan PPPK dapat bekerja tenang. "Kami berharap kondisi fiskal tetap terkendali sehingga ASN dan PPPK bisa bekerja dengan tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Gubernur Sumsel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 490 daerah di Indonesia mengalami tekanan fiskal akibat pemotongan TKD, sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. Sumatera Selatan sendiri memiliki 17 kabupaten/kota yang tersebar dari kawasan timur hingga barat provinsi.
