SLEMAN — Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK di wilayahnya. Hal ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan alokasi TKD tahun ini.
"Jaminan itu di Sleman, tidak ada pemberhentian PPPK," kata Harda di Sleman, Senin.
PAD Jadi Penyeimbang Saat Dana Pusat Dipangkas
Pemangkasan TKD yang mencapai Rp 270 miliar disebut tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah. Kuncinya ada pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir seimbang dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Alhamdulillah Sleman itu punya PAD, sehingga PAD kami hampir 50 banding 50 dengan TKD-nya. Sehingga kami bisa mengatasi dampak pemotongan," ungkapnya.
Bagaimana Nasib Besaran Gaji PPPK?
Meski tidak ada PHK, Bupati mengakui nilai gaji yang diterima ribuan PPPK saat ini masih sedikit di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kondisi ini merupakan konsekuensi dari penyesuaian efisiensi anggaran yang tengah berjalan.
Pihaknya mengaku terus berupaya agar hak finansial para pegawai dapat disesuaikan dengan standar UMR. Saat ini, jumlah PPPK yang mengabdi di lingkungan Pemkab Sleman mencapai lebih dari 3.000 orang.
PHK Hanya untuk Pelanggar Disiplin
Harda menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak akan terjadi secara massal. Ia memastikan pemberhentian hanya berpotensi dilakukan apabila ada oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan atau disiplin secara individual.
"Saya minta PPPK semangat bekerja dengan bagus. Pemberhentian hanya terjadi jika ada pelanggaran aturan secara pribadi per pribadi. Tapi secara umum, tidak ada PHK," harap Harda.
Para pegawai diminta untuk terus menjaga komitmen dan meningkatkan kinerja secara profesional di tengah situasi efisiensi anggaran ini. Dengan begitu, pelayanan publik kepada masyarakat Sleman tetap berjalan optimal.
