MATARAM — Tahapan penjaringan calon Ketua Umum KONI NTB resmi dimulai dengan sosialisasi pada 3–4 Agustus 2026, dilanjutkan pengambilan formulir pendaftaran sejak 5 Agustus 2026. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI NTB, Suhaimi, menegaskan seluruh rangkaian hingga Musorprov harus rampung sebelum bulan berganti.
“Masa kepengurusan KONI yang sekarang sebenarnya berakhir Februari kemarin. Namun, kami diberikan tambahan waktu selama enam bulan oleh KONI Pusat dan itu ada SK-nya,” katanya, Senin (3/8/2026).
Biaya Pendaftaran Tidak Berubah dari Periode Sebelumnya
Setiap bakal calon diwajibkan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp200 juta. Suhaimi menyebut nominal itu tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“Biaya pendaftaran dari dulu sebesar Rp200 juta. Untuk periode sekarang nilainya tetap sama, tidak ada perbedaan. Bagi para bakal calon yang ingin menggalang dukungan, silakan dipersiapkan,” jelas Suhaimi.
Syarat Utama: Pernah Memimpin Cabor atau KONI Kabupaten/Kota
Berdasarkan dinamika yang berkembang selama masa sosialisasi, Suhaimi memperkirakan akan ada tiga figur yang maju sebagai calon Ketua Umum KONI NTB. Para kandidat diprediksi berasal dari Ketua cabang olahraga maupun Ketua KONI kabupaten/kota.
“Syarat yang paling penting adalah pernah menjabat sebagai ketua pengurus cabor atau ketua KONI kabupaten/kota. Selain itu, calon juga diwajibkan berdomisili di wilayah Provinsi NTB,” terangnya.
Hak Suara Musorprov dan Target Penyelesaian
Hak suara dalam Musorprov nantinya dimiliki oleh Ketua KONI kabupaten/kota serta jajaran pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai ketentuan organisasi.
Suhaimi menegaskan target penyelesaian seluruh tahapan tidak bisa mundur. “Musyawarah Provinsi sudah harus tuntas pada bulan Agustus ini,” tegasnya.
Perpanjangan masa kepengurusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan KONI Pusat, menyusul berakhirnya periode kepengurusan sebelumnya pada Februari 2026.
