BANDA ACEH — Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK 2027 telah diserahkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal kepada DPRK Banda Aceh dalam rapat paripurna, Senin. Proyeksi belanja daerah tahun depan disebut mencapai Rp1,4 triliun lebih, sebuah angka yang mencerminkan penyesuaian fiskal di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Illiza merinci, dari total pagu tersebut, alokasi terbesar berada pada belanja operasi yang mencapai Rp1,2 triliun. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer senilai Rp129 miliar.
Penurunan Anggaran dan Sumber Pembiayaan Baru
Penurunan proyeksi belanja ini terjadi seiring dengan dinamika transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota tetap menyiapkan pembiayaan untuk menutup kebutuhan kas. Penerimaan pembiayaan tahun 2027 direncanakan sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026.
Di sisi lain, pemerintah kota juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,8 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang Pemerintah Banda Aceh.
Target Pembangunan: Infrastruktur Hingga Penyakit Sosial
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 harus konsisten merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selaras dengan indikator dalam RPJMD 2025–2029. Ia menyebut tahun 2027 sebagai momentum fundamental bagi kebangkitan Banda Aceh.
Menurut Irwansyah, sejumlah tantangan besar menanti pemerintah kota ke depan. Mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata, hingga penanganan penyakit sosial yang mengancam generasi muda seperti peredaran narkoba, tingginya angka perceraian, dan penyebaran HIV/AIDS.
"Tanggung jawab besar ini terlalu berat jika hanya dibebankan pada pundak pemerintah kota semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita bersama," kata Irwansyah dalam rapat paripurna.
Harapan Pembahasan Konstruktif Bersama Legislatif
Wali Kota Illiza berharap rancangan KUA-PPAS ini dapat dibahas secara konstruktif dan objektif bersama DPRK. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai krusial untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang terbaik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh.
"Harapan kita semua, rancangan KUA dan PPAS 2027 dapat dibahas secara konstruktif, objektif, dan penuh semangat kebersamaan sehingga dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terbaik," ujar Illiza.
Proses pembahasan selanjutnya akan melibatkan berbagai perangkat daerah untuk mematangkan postur anggaran sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBK 2027.
